Walikota di Australia Jadi “Jangkar” Kampus Daerah, Dari Tanah Sampai Kerja untuk Lulusan

Kalau di Indonesia kita mengenal Rektor dan Gubernur sebagai penggerak kampus, di Australia ada satu aktor yang perannya tidak kalah vital, Walikota. Di banyak kota regional Australia yang pernah saya kunjungi, Walikota bukan sekadar pengurus jalan dan sampah. Mereka turun langsung memastikan universitas di kotanya tetap hidup, tumbuh, dan relevan dengan kebutuhan warga.

Peran ini muncul karena realita sederhana. Kampus di daerah Australia tidak bisa bertahan hanya dari uang mahasiswa dan dana pusat. Mereka butuh ekosistem. Dan ekosistem itu dirajut oleh pemerintah lokal, yang pimpinannya adalah Walikota.

Ambil contoh Kota Ballarat di negara bagian Victoria. Di sana ada ‘Federation University’. Walikota Ballarat bersama Dewan Kota mengalokasikan lahan untuk kampus membangun pusat riset energi terbarukan. Tujuannya satu, menurunkan biaya awal kampus agar bisa fokus ke riset dan pengajaran.

Pemerintah juga mendukung soal uang, tapi bukan dalam bentuk subsidi langsung. Walikota di Australia tidak punya anggaran sebesar pemerintah federal. Yang mereka punya adalah dana hibah kompetitif dan kemampuan menarik investasi. Banyak Walikota membentuk ‘City Deal’ atau perjanjian kota bersama pemerintah negara bagian dan federal. Isinya, pemerintah pusat kasih dana infrastruktur, negara bagian kasih pelatihan kerja, dan kota menyediakan lahan serta koneksi ke industri lokal.

Di Townsville, Queensland, Walikota berhasil melobi dana City Deal untuk membangun ‘Townsville Health and Knowledge Precinct’. Di kawasan itu James Cook University berdampingan dengan rumah sakit besar dan pusat riset. Walikota memastikan ada bus kota yang lewat tiap 15 menit, ada perumahan mahasiswa, dan ada insentif pajak bagi perusahaan yang mau buka kantor di sekitar kampus. Hasilnya, mahasiswa kedokteran tidak perlu lagi praktik jauh-jauh, dan lulusan punya tempat kerja di kotanya sendiri.

Peran lainnya dari Walikota yang paling terasa adalah menjembatani kampus dengan dunia usaha. Walikota di kota-kota regional paham, jika lulusan kabur ke Sydney dan Melbourne setelah wisuda, maka investasi di kampus jadi sia-sia. Karena itu banyak Walikota yang membentuk ‘Mayoral Taskforce for Jobs’.

Di Geelong, Victoria, Walikota bersama Deakin University dan Kamar Dagang membuat program magang wajib bagi mahasiswa tahun akhir. Perusahaan lokal wajib menerima minimal 2 mahasiswa magang jika ingin mendapat kontrak dari pemerintah kota. Walikota juga rutin menggelar ‘Graduate Job Fair’ di balai kota. Tujuannya memaksa industri lokal melihat kampus sebagai sumber SDM, bukan sekadar tetangga.

Selanjutnya Walikota jadi suara kampus di meja politik. Ketika pemerintah federal memotong dana riset atau mengubah aturan visa mahasiswa, Walikota regional yang paling keras bersuara. Mereka datang ke Canberra bersama rektor membawa data, berapa lapangan kerja yang hilang jika kampus ditutup, berapa pajak yang disumbang mahasiswa internasional, berapa dokter yang dihasilkan untuk rumah sakit daerah.

Walikota Dubbo pernah berkata di depan parlemen negara bagian, "Tutup kampus kami, dan kota ini akan mati dalam 10 tahun." Kalimat itu yang membuat pemerintah NSW akhirnya menambah dana untuk ‘Regional University Study Hub’ di Dubbo.

Walikota menjaga agar kampus tidak tercerabut dari budaya lokal. Di Darwin, Walikota bekerja dengan Charles Darwin University dan tetua masyarakat adat untuk memastikan kurikulum memuat pengetahuan lokal. Kampus diberi tanah di tepi pantai untuk pusat studi kelautan. Sebagai gantinya, kampus wajib membuka program beasiswa untuk anak-anak suku asli. Ini model kemitraan yang tidak akan terjadi jika hanya rektor yang bernegosiasi.

Tentu tidak semua Walikota berhasil. Ada juga yang masih berpikir kampus hanya urusan pendidikan. Tapi tren 10 tahun terakhir jelas, kota yang Walikotanya aktif merangkul kampus, perekonomiannya lebih stabil.

Mengapa mereka begitu peduli? Karena di Australia, kampus regional adalah penggerak ekonomi nomor dua setelah pertambangan dan pertanian. Satu mahasiswa internasional bisa menghabiskan 30 ribu dolar per tahun untuk kos, makan, dan transport. Satu pusat riset kampus bisa menarik perusahaan teknologi untuk pindah ke kota itu. Bagi Walikota, menjaga kampus sama dengan menjaga lapangan kerja.

Sistem ini berbeda dengan Indonesia. Di sini Walikota lebih banyak mengurusi urusan administratif. Hubungan dengan perguruan tinggi sering sebatas seremonial. Padahal alat yang dimiliki Walikota di Australia, mulai dari tata ruang, perizinan, pengadaan, sampai jejaring politik, bisa dipakai untuk memperkuat kampus daerah.

Pelajaran dari Australia bukan soal meniru anggarannya. Tapi soal pola pikir, bahwa Walikota harus melihat universitas sebagai mitra pembangunan, bukan tamu.

Bayangkan jika Walikota di Bukittinggi, Padang, atau Payakumbuh punya tim khusus yang tugasnya tiap hari memikirkan, bagaimana caranya agar Universitas Fort de Kock, UNP, atau kampus lain di Sumbar punya lahan riset, punya mitra industri, dan lulusannya punya kerja di daerah.

Karena pada akhirnya, kota yang besar bukan karena gedungnya tinggi. Tapi karena kampusnya mampu menahan anak-anak muda untuk tetap tinggal, belajar, dan membangun di kampungnya sendiri. Dan di Australia, orang yang paling depan mendorong itu adalah Walikota.